Hak Pendidikan Bagi Setiap Anak Indonesia Bisakah Terpenuhi?

Oleh : Yanti Herlanti, M.Pd

Bulan juni dan juli adalah bulan persiapan bagi para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya.  Bagi 36,1 juta rakyat Indonesia yang termasuk katagori rakyat miskin masuk ke SD atau melanjutkan ke yang lebih tinggi adalah sebuah angan-angan yang harus dikubur dalam-dalam.  Bahkan anak-anak mereka yang sudah masuk sekolah pun terancam putus sekolah.  Pada awal tahun 1999,  3 juta murid pendidikan dasar putus sekolah. Angka putus sekolah terus meningkat, pada Februari jumlahnya menjadi 6 juta orang dan bulan Mei meningkat menjadi 8 juta orang.  Dalam kurun 1995-1999, tercatat 11,7 juta anak usia sekolah (7-15 tahun) mengalami putus sekolah.  Pendidikan pada akhirnya menjadi barang mewah yang hanya dapat diperoleh dengan harga yang tinggi.  Jika hal ini dibiarkan terus maka Indonesia akan terancam kehilangan sumberdaya manusianya di masa mendatang.  Apa yang ditakutkan mengenai lost generation  mungkin akan terjadi.  Jika kita merenungi persamaan pendidikan pada zaman sebelum merdeka dengan setelah merdeka, maka kita dapati hak pendidikan hanya bisa diperoleh oleh segelintir orang, dari zaman sebelum merdeka hingga kini tidak mengalami perubahan.  Selama 350 tahun penjajahan Belanda, hak memperoleh pendidikan yang tinggi hanya diberikan kepada kalangan priyayi atau ningrat.  Sedangkan bagi rakyat jelata hanya bisa menikmati sekolah sampai kelas tiga SR.  Lantas apa bedanya dengan kondisi sekarang?  Pada zaman sekarang hak memperoleh pendidikan memang tidak dibedakan dari keturunan, tetapi dibedakan dari kemampuan membayar pendidikan.  Walhasil pasca merdeka pendidikan hanya bisa  dinikmati oleh  mereka yang memiliki dana untuk membayarnya.  Jika pra kemerdekaan strata masyarakat dibagi berdasarkan keturunan, maka pasca kemerdekaan strata masyarakat terbagi berdasarkan kemampuan membayar atau kapital yang dimilikinya. Kemanakah komitmen bangsa ini bahwa „setiap warga negara berhak atas pendidikan dan penghidupan yang layak“? Akar permasalahan             Anggaran pendidikan yang dialokasi dari APBN ternyata kurang dari 10%, padahal menurut UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 seharusnya 20% dari APBN.  Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan anak-anak putus sekolah sangat sedikit dan cenderung berkurang setiap tahunnya.  Padahal anak-anak putus sekolah setiap tahunnya bertambah dengan krisis ekonomi dan beban hidup yang makin meningkat karena kenaikan BBM.  Data di bawah ini memperlihatkan bahwa Indonesia yang mencangkan wajib belajar sembilan tahun, ternyata memberikan dana yang paling sedikit untuk penanggulangan anak-anak putus sekolah dan bahkan cenderung menurun setiap tahunnya. 

            Bermunculannya Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) atau dompet-dompet amal yang memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, membuat negara merasa lega, dan bisa berlepas dari kewajiban memenuhi hak pendidikan warga negaranya.  Kebijakan-kebijakan seperti otonomi sekolah atau beralihnya PTN menjadi BHMN adalah salah satu indikator Negara ingin melepaskan tanggung jawab dari pengurusan pendidikan.  Pendidikan di Indonesia pada saat ini tengah memasuki era privatisasi, industrialisasi dan komersialisasi yang dahsyat. Fenomena seperti itu telah mengubah potret pendidikan di republik ini dari watak sosialnya menjadi berwatak profitopolis. Politik ekonomi laissez faire seperti yang diserukan Adam Smith, laissez faire, laissez passer, et le monde va lui meme, telah mewabah dan merasuki dunia pendidikan. Biarkan bebas dan pemerintah jangan campur tangan dalam perekonomian (dan pendidikan). Kapitalisme pendidikan tengah menancapkan kukunya di negeri ini. 

Kapitalisme yang mengurita dalam sistem pendidikan adalah akar masalah dari tidak terpenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia.  Kapitalisme pendidikan adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, mengapa untuk masuk sebuah SD INPRES yang berada ditengah-tengah sawah para orang tua harus merogoh Rp 300.000,00.  Untuk melanjutkan ke tingkat SLTP Negeri ditengah-tengah perkampungan orang tua harus mengeluarkan dana Rp 500.000,00.  Bahkan untuk masuk sebuah PTN berjuta-juta dana dengan nama pembangunan harus dikeluarkan orang tua.  Semuanya dengan dalih pendidikan itu mahal.  Opini “PENDIDIKAN MAHAL” adalah opini yang sengaja ditebarkan ke tengah-tengah masyarakat oleh para pengemban “kapitalisme pendidikan”.  Keberhasilan opini ini bisa kita saksikan bahwa masyarakat pun memaklumi mahalnya biaya pendidikan, dan mulai menempuh berbagai cara untuk memperketat anggaran di rumah tangganya agar dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Kapitalisme ini juga yang menyebabkan alokasi dana untuk menanggulangi hutang para konglomerat lebih besar daripada dana yang dialokasikan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia yang kebanyakan menengah ke bawah.  Total dana BLBI yang dikucurkan oleh pemerintah adalah Rp 319,8 triliun sedangkan untuk pendidikan selama bertahun-tahun tak pernah melebih 20 triliyun rupiah.  Tahun 2001, anggaran pendidikan sebesar 4,55 persen (Rp 13 triliun) dan tahun
2002 sebesar 3,76 persen (Rp 11,352 triliun RAPBN 2003 hanya dialokasikan   4,15 persen (Rp 13,6 triliun).
Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa kapitalisme adalah bentuk penjajahan baru yang dilancarkan pada negeri ini.  Berbagai bentuk kesepakatan privatisasi yang dipaksakan dalam LOI IMF, telah menyengsarakan bangsa ini.   Secara alamiah, kaum penjajahan selalu mempunyai keinginan agar negeri-negeri jajahannya tetap dalam kebodohan dan kemiskinan.  Dengan kebodohonan dan kemiskinan bangsa terjajah akan senantiasa tergantung pada bangsa penjajah.  Agenda pembodohan masyarakat Indonesia ini yang sedang dilakukan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dipaksakan untuk diprivatisasi, sebaliknya di negara-negara kapitalis pemerintah menanggung sebagian besar biaya pendidikan.  AS menerapkan biaya gratis untuk sekolah-sekolah publik (negeri).  Peraturan “No Child Left Behind“, membuat negara AS menanggung biaya pendidikan dari berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas.  Jepang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD sampai SLTP.  Bahkan di negara-negara kapitalis sendiri para mahasiswa biasanya hanya menanggung 25-30 persen dari biaya pendidikan, selebihnya ditanggung oleh pemerintah.  Maka tak heran jika pada saat ini,  ada ungkapan sekolah di negara maju (kapitalis) lebih murah ketimbang di Indonesia.  Sungguh ironis, jika kita ingin kemajuan terjadi pada bangsa ini, tetapi kita menutup pintu pencerdasan bagi generasi bangsa ini.  Apa jadinya bangsa ini di tahun mendatang? Akankah kita terperangkap dan menjadi menjadi budak negara kapitalis?  Kembalikan hak pendidikan anak!            Hak pendidikan bagi anak akan terpenuhi jika bangsa ini keluar dari perangkap kapitalis, itulah yang harus dilakukan bangsa ini.  Agenda besar untuk mengalihkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan oleh pemerintah kepada publik dan stakeholders dengan dalih otonomi, harus dihentikan.   Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar  harus terus dilakukan.  Komitmen wajib belajar ini berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.Pendidikan gratis untuk anak bangsa masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.  Dana ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dana BLBI yang  digelapkan yaitu Rp 164 Triliun.  Jika kita tidak ingin tercatat dalam laporan UNDP, dari segi kemampuan daya saing, SDM menempati urutan ke-109 dan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, posisinya di urutan 111 dari 175 negara,  maka yang harus dilakukan adalah tinggalkan kapitalisme!

2 Tanggapan sejauh ini »

  1. 1

    Qinimain Zain berkata,

    (Dikutip dari: Harian RADAR Banjarmasin, Jum’at 2 Mei 2008)

    Strategi Pendidikan Milenium III
    (Tengkulak Ilmu: Rabunnya Intelektual Ilmiah)
    Oleh: Qinimain Zain

    FEELING IS BELIEVING. MANUSIA adalah binatang yang menggunakan peralatan. Tanpa peralatan, ia bukan apa-apa. Dengan peralatan, ia adalah segala-galanya (Thomas Carlyle).

    DALAM momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2008, sangat tepat berbenah diri. Banyak kalangan menilai betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dibanding bangsa lain. Ini ditandai dengan produktivitas kerja rendah sehingga ekonomi lemah, karena tidak efesien, efektif dan produktif dalam mengelola sumber daya alam yang meski begitu melimpah.

    Lalu, mengapa kualitas sumber daya manusia Indonesia rendah?

    KAPITAL manusia adalah kekayaan sebuah bangsa dan negara, sama halnya seperti pabrik, perumahan, mesin-mesin, dan modal fisik lainnya. Diakui dimensi teknologi, strategi, aliansi global dan inovasi merupakan komponen penting yang akan mempengaruhi keuggulan kompetitif pada masa depan. Namun demikian, komponen itu masih bergantung pada kembampuan manusia (Gary S. Becker).

    Dalam ilmu matematika ada acuan dasar sederhana penilaian apa pun, yaitu posisi dan perubahan. Jadi, jika bicara kemajuan pendidikan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah berkaitan di mana posisinya dan seberapa besar perubahannya dibanding bangsa lain di bidangnya.

    Berkaitan dengan perubahan, ada dua cara posisi untuk unggul yaitu bertahan dengan keunggulan lokal dengan fungsi terbatas atau menyerang dengan keunggulan global dengan fungsi luas. Misal, menjadi ahli orang hutan Kalimantan yang endemik, atau menjadi ahli kera seluruh dunia. Jelas, sangat sulit menjadi unggul satu keahlian untuk global diakui secara global, sedang unggul keahlian untuk lokal diakui secara global pun – seperti tentang orang hutan Kalimantan (apalagi tentang gorila), didahului orang (bangsa) lain. Ini terjadi disemua bidang ilmu. Mengapa?

    Indonesia (juga negara terkebelakang lain) memang negara yang lebih kemudian merdeka dan berkembang, sehingga kemajuan pendidikan pun belakangan. Umumnya, keunggulan (sekolah) pendidikan di Indonesia hanya mengandalkan keunggulan lisensi, bukan produk inovasi sendiri. Contoh, sekolah (dan universitas) yang dianggap unggul di Kalimantan bila pengajarnya berasal menimba ilmu di sekolah (dan universitas) unggul di pulau Jawa (atau luar negeri). Sedang di Jawa, pengajarnya berasal menimba ilmu di luar negeri. Jika demikian, pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi) Indonesia atau di daerah tidak akan pernah lebih unggul di banding pusat atau luar negeri. (Ada beberapa sekolah atau universitas yang membanggakan pengajarnya lulusan universitas bergengsi atau menonjolkan studi pustaka di Jawa dan luar negeri. Artinya, ini sekadar tengkulak atau makelar (broker) ilmu dan teknologi). Dan memang, selalu, beban lebih berat bagi apa dan siapa pun yang terkebelakang karena harus melebihi kecepatan lepas (velocity of escape), kemampuan kemajuan yang unggul di depan untuk menang. Perlu kemauan keras, kerja keras dan strategi tepat mengingat banyak hal terbatas.

    WALAUPUN Anda berada pada jalan yang benar, maka akan tergilas jika Anda cuma duduk di sana (Will Roger).

    Lalu, mengapa otak orang lain unggul? Ada contoh menarik, Sabtu 30 Juli 2005 lalu, Michael Brown dari California Institute of Technology mengumumkan “Keluarkan pena. Bersiaplah menulis ulang buku teks!”. Astronom Amerika Serikat ini, mengklaim menemukan planet ke-10 dalam sistem tata surya yang diberi nama 2003-UB313, planet terjauh dari matahari, berdiameter 3.000 kilometer atau satu setengah kali dari Pluto. Planet ini pertama kali terlihat lewat teleskop Samuel Oschin di Observatorium Polmar dan teleskop 8m Gemini di Mauna Kea pada 21 Oktober 2003, kemudian tak nampak hingga 8 Januari 2005, 15 bulan kemudian.

    Sebuah penemuan kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa, yang sebenarnya biasa saja dan mungkin terjadi di Indonesia andai ilmuwannya memiliki alat teleskop serupa. Tanpa teleskop itu, ketika memandang langit mata kita rabun, sehingga yang terlihat hanya langit malam dengan kerlip bintang semata. Sejarah mencatat, ilmuwan penemu besar sering ada hubungan dengan kemampuannya merancang atau mencipta alat penelitian sendiri. Tycho Brahe membuat sekstan (busur derajat) pengamatan benda langit, Johannes Kepler dengan bola langit sebagai peta astronomi, Isaac Newton membuat teleskop refleksi pertama yang menjadi acuan teleskop sekarang, atau Robert Hooke merancang mikroskop sendiri. Dan, alat teknologi (hardware) pengamatan berjasa mendapatkan ilmu pengetahuan ini disebut radas, pasangan alat penelitian (software) pengetahuan sistematis disebut teori.

    ILMUWAN kuno kadang menekankan pentingnya seorang ilmuwan membuat alat penelitian sendiri. Merancang dan membuat sesuatu alat adalah sebuah cabang keahlian ilmiah (Peter B. Medawar).

    Lalu, sampai di manakah perkembangan ilmu pengetahuan (dan teknologi) di negara lain? Untuk (ilmu) pengetahuan sosial, di milenium ketiga kesejajaran dan keterpaduannya dengan ilmu pengetahuan alam, hangat di berbagai belahan dunia. Di ujung tahun 2007 lalu, Gerhard Ertl, pemenang Nobel Kimia tahun itu, kembali mengemukakan bahwa ilmuwan harus menerobos batasan disiplin ilmu untuk menemukan pemecahan beberapa pertanyaan tantangan besar belum terjawab bagi ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan menyatu seiring waktu. Banyak ilmuwan peserta forum bergengsi itu menjelaskan tugas penting ke depan yang harus diselesaikan berkenaan masalah batas, batasan atau titik temu pada dua atau lebih disiplin ilmu. Kemudian sejalan itu, tanggal 28 – 30 Maret 2008 lalu, di Universitas Warwick, Warwick, Inggris, berlangsung British Sociological Association (BSA) Annual Conference 2008, dengan tema Social Worlds, Natural Worlds, mengangkat pula debat perseteruan terkini yaitu batas, hubungan dan paduan (ilmu) pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dalam pengembangan teori (ilmu) sosial dan penelitian empiris, mencoba menjawab pertanyaan kompleks yang selalu mengemuka di abad ke 21 dalam memahami umat manusia. Berikutnya, tanggal 2-5 Desember 2008 nanti, akan digelar The Annual Conference of The Australian Sociological Association (TASA) 2008, di Universitas Melbourne dengan tema Re-imagining Sociology.

    Ini peluang momentum besar (yang hanya satu kali seumur dunia) bagi siapa pun, baik universitas atau bangsa Indonesia untuk berlomba memecahkan masalah membuktikan kemajuan, keunggulan dan kehormatan sumber daya manusianya di milenium ketiga ini. (Dari pengalaman, pandangan rendah bangsa lain terhadap Indonesia (dan pribadi), tergantung kualitas kita. Kenyataannya, ilmuwan besar di universitas besar di benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia pun, dengan rendah hati mau belajar (paradigma Total Qinimain Zain: The (R)Evolution of Social Science: The New Paradigm Scientific System of Science dengan saya) selama apa yang kita miliki lebih unggul dari mereka.

    SUMBER daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi dengan apa yang sumber daya manusia hasilkan (David Ulrich).

    Akhirnya, di manakah tempat pendidikan terbaik belajar untuk unggul secara lokal dan global di banding bangsa lain? Di University of Reality di kehidupan sekitar! Dengan syarat (mencipta dan) memiliki alat teknologi (hardware) atau alat teori (software) hebat sendiri. Jika tidak, semua mata intelektual ilmiah rabun, karena belajar dan memahami kehidupan semesta dengan otak telanjang adalah sulit bahkan mustahil, sama halnya mencoba mengamati bintang di langit dan bakteri di tanah dengan mata telanjang tanpa teleskop dan mikroskop. Sekarang rebut peluang (terutama untuk akademisi), bangsa Indonesia dan dunia krisis kini membutuhkan Galileo Galilei, Francis Bacon, dan Rene Descartes muda. Jika tidak, akan hanya menjadi tengkulak ilmu, dan harapan memiliki (serta menjadi) sumberdaya manusia berkualitas lebih unggul daripada bangsa lain hanyalah mimpi. Selamanya.

    BODOH betapa pun seseorang akan mampu memandang kritis terhadap apa saja, asal memiliki peralatan sesuai tahapan pemahaman itu (Paulo Freire)

    BAGAIMANA strategi Anda?

    *) Qinimain Zain – Scientist & Strategist, tinggal di Banjarbaru, Kalsel, email: tqz_strategist@yahoo.co.id (www.scientist-strategist.blogspot.com).

  2. 2

    rbaryans berkata,

    Nampaknya mas Qinimain Zain ini salah posting ya…


RSS Komentar · URI Lacak Balik

Ungkapkan pendapat Anda