Oleh : Yanti Herlanti, M.Pd

Bulan juni dan juli adalah bulan persiapan bagi para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya.  Bagi 36,1 juta rakyat Indonesia yang termasuk katagori rakyat miskin masuk ke SD atau melanjutkan ke yang lebih tinggi adalah sebuah angan-angan yang harus dikubur dalam-dalam.  Bahkan anak-anak mereka yang sudah masuk sekolah pun terancam putus sekolah.  Pada awal tahun 1999,  3 juta murid pendidikan dasar putus sekolah. Angka putus sekolah terus meningkat, pada Februari jumlahnya menjadi 6 juta orang dan bulan Mei meningkat menjadi 8 juta orang.  Dalam kurun 1995-1999, tercatat 11,7 juta anak usia sekolah (7-15 tahun) mengalami putus sekolah.  Pendidikan pada akhirnya menjadi barang mewah yang hanya dapat diperoleh dengan harga yang tinggi.  Jika hal ini dibiarkan terus maka Indonesia akan terancam kehilangan sumberdaya manusianya di masa mendatang.  Apa yang ditakutkan mengenai lost generation  mungkin akan terjadi.  Jika kita merenungi persamaan pendidikan pada zaman sebelum merdeka dengan setelah merdeka, maka kita dapati hak pendidikan hanya bisa diperoleh oleh segelintir orang, dari zaman sebelum merdeka hingga kini tidak mengalami perubahan.  Selama 350 tahun penjajahan Belanda, hak memperoleh pendidikan yang tinggi hanya diberikan kepada kalangan priyayi atau ningrat.  Sedangkan bagi rakyat jelata hanya bisa menikmati sekolah sampai kelas tiga SR.  Lantas apa bedanya dengan kondisi sekarang?  Pada zaman sekarang hak memperoleh pendidikan memang tidak dibedakan dari keturunan, tetapi dibedakan dari kemampuan membayar pendidikan.  Walhasil pasca merdeka pendidikan hanya bisa  dinikmati oleh  mereka yang memiliki dana untuk membayarnya.  Jika pra kemerdekaan strata masyarakat dibagi berdasarkan keturunan, maka pasca kemerdekaan strata masyarakat terbagi berdasarkan kemampuan membayar atau kapital yang dimilikinya. Kemanakah komitmen bangsa ini bahwa „setiap warga negara berhak atas pendidikan dan penghidupan yang layak“? Akar permasalahan             Anggaran pendidikan yang dialokasi dari APBN ternyata kurang dari 10%, padahal menurut UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 seharusnya 20% dari APBN.  Anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan anak-anak putus sekolah sangat sedikit dan cenderung berkurang setiap tahunnya.  Padahal anak-anak putus sekolah setiap tahunnya bertambah dengan krisis ekonomi dan beban hidup yang makin meningkat karena kenaikan BBM.  Data di bawah ini memperlihatkan bahwa Indonesia yang mencangkan wajib belajar sembilan tahun, ternyata memberikan dana yang paling sedikit untuk penanggulangan anak-anak putus sekolah dan bahkan cenderung menurun setiap tahunnya. 

            Bermunculannya Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) atau dompet-dompet amal yang memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, membuat negara merasa lega, dan bisa berlepas dari kewajiban memenuhi hak pendidikan warga negaranya.  Kebijakan-kebijakan seperti otonomi sekolah atau beralihnya PTN menjadi BHMN adalah salah satu indikator Negara ingin melepaskan tanggung jawab dari pengurusan pendidikan.  Pendidikan di Indonesia pada saat ini tengah memasuki era privatisasi, industrialisasi dan komersialisasi yang dahsyat. Fenomena seperti itu telah mengubah potret pendidikan di republik ini dari watak sosialnya menjadi berwatak profitopolis. Politik ekonomi laissez faire seperti yang diserukan Adam Smith, laissez faire, laissez passer, et le monde va lui meme, telah mewabah dan merasuki dunia pendidikan. Biarkan bebas dan pemerintah jangan campur tangan dalam perekonomian (dan pendidikan). Kapitalisme pendidikan tengah menancapkan kukunya di negeri ini. 

Kapitalisme yang mengurita dalam sistem pendidikan adalah akar masalah dari tidak terpenuhi hak pendidikan anak-anak Indonesia.  Kapitalisme pendidikan adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, mengapa untuk masuk sebuah SD INPRES yang berada ditengah-tengah sawah para orang tua harus merogoh Rp 300.000,00.  Untuk melanjutkan ke tingkat SLTP Negeri ditengah-tengah perkampungan orang tua harus mengeluarkan dana Rp 500.000,00.  Bahkan untuk masuk sebuah PTN berjuta-juta dana dengan nama pembangunan harus dikeluarkan orang tua.  Semuanya dengan dalih pendidikan itu mahal.  Opini “PENDIDIKAN MAHAL” adalah opini yang sengaja ditebarkan ke tengah-tengah masyarakat oleh para pengemban “kapitalisme pendidikan”.  Keberhasilan opini ini bisa kita saksikan bahwa masyarakat pun memaklumi mahalnya biaya pendidikan, dan mulai menempuh berbagai cara untuk memperketat anggaran di rumah tangganya agar dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Kapitalisme ini juga yang menyebabkan alokasi dana untuk menanggulangi hutang para konglomerat lebih besar daripada dana yang dialokasikan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia yang kebanyakan menengah ke bawah.  Total dana BLBI yang dikucurkan oleh pemerintah adalah Rp 319,8 triliun sedangkan untuk pendidikan selama bertahun-tahun tak pernah melebih 20 triliyun rupiah.  Tahun 2001, anggaran pendidikan sebesar 4,55 persen (Rp 13 triliun) dan tahun
2002 sebesar 3,76 persen (Rp 11,352 triliun RAPBN 2003 hanya dialokasikan   4,15 persen (Rp 13,6 triliun).
Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa kapitalisme adalah bentuk penjajahan baru yang dilancarkan pada negeri ini.  Berbagai bentuk kesepakatan privatisasi yang dipaksakan dalam LOI IMF, telah menyengsarakan bangsa ini.   Secara alamiah, kaum penjajahan selalu mempunyai keinginan agar negeri-negeri jajahannya tetap dalam kebodohan dan kemiskinan.  Dengan kebodohonan dan kemiskinan bangsa terjajah akan senantiasa tergantung pada bangsa penjajah.  Agenda pembodohan masyarakat Indonesia ini yang sedang dilakukan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dipaksakan untuk diprivatisasi, sebaliknya di negara-negara kapitalis pemerintah menanggung sebagian besar biaya pendidikan.  AS menerapkan biaya gratis untuk sekolah-sekolah publik (negeri).  Peraturan “No Child Left Behind“, membuat negara AS menanggung biaya pendidikan dari berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas.  Jepang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD sampai SLTP.  Bahkan di negara-negara kapitalis sendiri para mahasiswa biasanya hanya menanggung 25-30 persen dari biaya pendidikan, selebihnya ditanggung oleh pemerintah.  Maka tak heran jika pada saat ini,  ada ungkapan sekolah di negara maju (kapitalis) lebih murah ketimbang di Indonesia.  Sungguh ironis, jika kita ingin kemajuan terjadi pada bangsa ini, tetapi kita menutup pintu pencerdasan bagi generasi bangsa ini.  Apa jadinya bangsa ini di tahun mendatang? Akankah kita terperangkap dan menjadi menjadi budak negara kapitalis?  Kembalikan hak pendidikan anak!            Hak pendidikan bagi anak akan terpenuhi jika bangsa ini keluar dari perangkap kapitalis, itulah yang harus dilakukan bangsa ini.  Agenda besar untuk mengalihkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan oleh pemerintah kepada publik dan stakeholders dengan dalih otonomi, harus dihentikan.   Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar  harus terus dilakukan.  Komitmen wajib belajar ini berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.Pendidikan gratis untuk anak bangsa masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.  Dana ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dana BLBI yang  digelapkan yaitu Rp 164 Triliun.  Jika kita tidak ingin tercatat dalam laporan UNDP, dari segi kemampuan daya saing, SDM menempati urutan ke-109 dan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, posisinya di urutan 111 dari 175 negara,  maka yang harus dilakukan adalah tinggalkan kapitalisme!

About these ads